Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan, khususnya di Kecamatan Marelan, ditemukan berbagai rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti. Langkah-langkah tindak lanjut rekomendasi BPK Marelan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan program-program pembangunan.

Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Kecamatan Marelan. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, “Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran merupakan langkah yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana publik.”

Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Marelan. Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Prof. Dr. Mulyadi, “Evaluasi kinerja pegawai adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien.”

Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan terhadap sistem pelaporan keuangan di Kecamatan Marelan. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Dr. Rizal Ramli, “Sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.”

Selain itu, perlu juga dilakukan pembenahan terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Marelan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, “Pembenahan terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa akan membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme.”

Dengan melakukan langkah-langkah tindak lanjut rekomendasi BPK Marelan secara serius dan komprehensif, diharapkan kinerja Pemerintah Kota Medan, khususnya di Kecamatan Marelan, dapat terus meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semua pihak perlu bekerja sama dan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.