Menelusuri pengelolaan dana otonomi khusus Marelan memang menjadi perhatian penting bagi masyarakat Sumatera Utara. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah transparansi dalam pengelolaan dana tersebut sudah terwujud?

Dana otonomi khusus atau dikenal dengan dana otsus merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk pengelolaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Marelan sendiri merupakan salah satu daerah yang mendapatkan alokasi dana otsus dari pemerintah pusat.

Menurut Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus Marelan sudah mulai terwujud. “Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana otsus di Marelan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Ashari.

Namun, pandangan lain datang dari Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Koalisi Rakyat Sumatera Utara, Surya Dharma. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus Marelan masih perlu ditingkatkan. “Kami mengharapkan agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana otsus kepada publik agar tidak timbul keraguan,” kata Surya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Keuangan Sumatera Utara, Bambang Suryadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana otsus. “Kami telah memiliki mekanisme pengawasan dan pelaporan yang ketat guna memastikan dana otonomi khusus Marelan digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Bambang.

Dalam menelusuri pengelolaan dana otonomi khusus Marelan, partisipasi masyarakat juga turut dibutuhkan. Melalui keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan transparansi dalam penggunaan dana otsus dapat terus ditingkatkan untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, meskipun transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus Marelan masih perlu perbaikan, namun upaya untuk meningkatkannya sudah dilakukan oleh pihak terkait. Keberhasilan dalam mencapai transparansi yang lebih baik akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait.