Pengawasan keuangan otonomi khusus Marelan, tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, Marelan memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, dengan kewenangan tersebut juga datang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan keuangan yang baik.

Menurut Bambang Setiadi, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan keuangan otonomi khusus Marelan merupakan hal yang sangat penting. “Tanpa pengawasan yang baik, risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah akan meningkat,” ujarnya.

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Marelan adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Marelan, Siti Nurjanah. “Kami masih kekurangan auditor yang berkualitas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh,” katanya.

Namun, bukan berarti tidak ada peluang untuk meningkatkan pengawasan keuangan otonomi khusus Marelan. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pemerintah pusat siap memberikan bantuan dan dukungan dalam hal ini. “Kami akan terus memberikan pelatihan dan bimbingan kepada daerah otonom untuk meningkatkan kemampuan pengawasan keuangannya,” katanya.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan keuangan seperti BPKP juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Marelan. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Marelan, Ahmad Husein. “Kami akan terus bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan transparan,” katanya.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pengawasan keuangan otonomi khusus Marelan, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga, pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.