Pemerintah Kota Medan kembali mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit BPK Marelan. Berbagai temuan dan rekomendasi disampaikan oleh BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Marelan.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Ade Rahmat, hasil audit BPK Marelan menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ade Rahmat mengatakan, “Kami menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan daerah di Marelan, seperti penggunaan anggaran yang tidak efisien dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan.”

Salah satu temuan yang mencuat dalam hasil audit BPK Marelan adalah adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Menurut BPK, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana pembangunan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Untuk itu, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Marelan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi temuan dan rekomendasi dari BPK, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyatakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Bobby Nasution mengatakan, “Kami akan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah di Marelan dapat berjalan dengan baik dan efisien.”

Diharapkan dengan adanya hasil audit BPK Marelan dan rekomendasi yang diberikan, Pemerintah Kota Medan dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan demi kemajuan Kota Medan.