Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pemerintahan, terutama dalam hal keuangan negara. Di Sumatera Utara, transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan keuangan negara menjadi sorotan utama. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik dan tidak terjadi penyelewengan dana.

Menurut BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dalam laporan pemeriksaan keuangan negara tahun 2020, BPK RI menemukan beberapa temuan yang menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di Sumatera Utara.

Salah satu temuan yang mencuat adalah adanya penggunaan dana negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Herry Purnomo, seorang pakar keuangan negara, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah, termasuk di Sumatera Utara. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, risiko korupsi akan semakin tinggi.”

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah daerah di Sumatera Utara perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan negara. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan negara dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara agar dapat memastikan bahwa dana negara digunakan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Rina Marpaung, seorang aktivis anti korupsi di Sumatera Utara.

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan keuangan negara, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana dan korupsi. Pemerintah daerah di Sumatera Utara perlu menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan negara. Sebagai warga negara, kita juga perlu terus mengawal dan memantau pengelolaan keuangan negara untuk memastikan bahwa dana negara digunakan dengan baik dan transparan.